Thursday, January 5, 2012

salah siapa

Beberapa waktu terakhir, saya sebal dengan beberapa kelakuan orang. Mereka (secara tidak langsung) memandang remeh profesi PNS. Ini sama sekali bukan karena pacar saya PNS, dan membela habis-habisan. Bapak dan Adik saya yang terlebih dahulu menjadi PNS pun tidak bikin saya merasa seperti ini. Ada dua orang kenalan saya yang sudah lama mempunyai anak. Mungkin anak mereka sudah berumur 1,5 – 2 tahun. Menurut saya, setelah menjadi pernikahan, manusia akan masuk ke dalam suatu fase yang baru. Begitu juga saat memutuskan untuk mempunyai anak. Bebrbagai tanggung jawab dan kewajiban mau gak mau harus siap diterima. Nah, sebagai orangtua yang bertanggung jawab, seharusnya (ini menurut saya loh ya) hak anak sudah terpenuhi dari sejak mereka dalam kandungan. Apalagi ketika sudah dilahirkan. Hak utama anak saat dilahirkan adalah memiliki akte.

Saat saya kecil hingga remaja, saya hanya menganggap akte hanyalah selembar kertas yang dipakai ketika kita mau mendaftar sekolah. Itu saja. Namun setelah saya mempunyai KTP, pikiran saya mulai terbuka. Bikin KTP harus pakai akte, kalo ada ‘tukang sensus’ yang ditunjukkin pasti akte, dan untuk keperluan keluarga penting sebagainya. Nah, biasanya setelah melahirkan, memang ada rumah sakit yang menyediakan jasa pemabuatan akte, namun ada juga yang tidak. Mungkin bagi yang diurus oleh rumah sakit, bisa lenggang kangkung saja setelah pulih setelah melahirkan. Beda halnya dengan yang tidak diurus oleh rumah sakit. Contohnya, saya dan adik saya. Kami dilahirkan di rumah sakit YPK, Menteng, dimana dulu pihak RS tidak menawarkan pembuatan akte. Sebagai warga negara yang baik, saya beruntung punya orangtua yang sangat bertanggung jawab. Sesampainya di rumah, setelah ibu saya pulih, baik akte saya dann adik langsung diurus. Walau saya lahir di Jakarta, namun di akte saya tercantum lahir di Depok. Kalau kata ibu saya dulu, dulu agak sulit jika membuat akte di Jakarta karena tidak punya kenalan di sekitar rumah sakit tempat ibu saya melahirkan. Dan ada rumor (dulu) kalau domisili di Depok, berarti aktenya harus tercantum lahir di Depok. Saya sih gak masalah, yang penting saya diakui negara karena mempunyai akte bahkan sebelum berusia sebulan.

Belum lama ini Bapak saya juga harus mengurus surat yang mebutuhkan akte kelahiran beliau. Nah, secara bapak saya sudah tua dan lama bermukim di Depok, pasti bingung lah dimana aktenya. Akhirnya, setelah bolak-balik ke kelurahan dan kecamatn, beliau bisa mebuat akte lahir DI DEPOK, walau dulu beliau lahir di Solo. Thanks God, udah gak ada rumor kalau harus bikin di Solo—sesuai tempat lahir.

Nah, kembali ke topik, ada beberapa orang yang sampai anaknya berusia hampir 2 tahun belum sama sekali mempunyai akte untuk anaknya. Astaghfirulloh. Memang ada satu orang teman saya, yang akhirnya (dengan terpaksa) membawa anaknya ke Kantor Walikota untuk mengurus akte. Dia mengaku salah, walaupun awalanya sempat menyalahkan kinerja bapak-bapak di kelurahan dan kecamatan dan prosedur yang ada. Lah kalau mau direntet sih, salah dia yang gak ngurus hak anaknya dengan benar.

Yang paling mangkel adalah satu orang teman saya lainnya yang bahkan bikin status di FB dengan emosi, untuk complain ke Bapak Walikota Depok. Jadi ceritanya dia belum bikin akte untuk anaknya yang umur hampir 2 tahun, lalu ia marah dengan prosedur bertele-tele untuk membuat akte. Kebetulan saya dapat info dari pacar, memang di penghujung 2011 kemarin ada pemutihan kalau sampai gak bikin akte lahir di awal 2012. Bahkan dia sampai meng-upload situasi orang-orang yang mengantri pembuatan akte di kantor walikota. Dan lucunya, dia malah ketawa-ketawa mengomentari statusnya dan menyebutkan "ya maklumlah warga kurang teladan nih, hehehe". Terus ngapain tadi nyalahin orang lain?

Suka gak ngerti, sebenarnya memang dia yang kelewat (maaf) lambat untuk tidak memperjuangkan hak anaknya sedari lahir, apa memang saya yang bodoh karena hanya mengamati saja? Kalau dia memang akal, kenapa tidak dari sebelum menjelang pemutihan saja mengurus aktenya? Jadi salah siapa, udah ada wadah yang mempermudah membuat akte (seperti kelurahan dan kecamatan) malah disia-siakan “ntar aje ntar aje”? Terus nanti (amit-amit) ngomel-ngomel ke tetangga kalau harus bayar ‘sogokan’ biar cepet jadi. Nah, jadi salah siapa? Sogokan pun gak ada, tapi diada-adain.

Dibalik itu semua, penuh rasa syukur saya panjatkan, Mas Pujo tidak tergabung dalam divisi/ bagian yang mengurus segala tetek bengek akte/ ktp/ surat kuning atau apapun itulah.

Kita aja yang dulu baru menginjak 17 tahun (bahkan belom) udah gak sabar kepingin punya KTP, buat bikin SIM C lah atau SIM A. Masa sekarang pas punya anak gak mau sih usahain yang terbaik buat mereka. :)






Ps: dengan tidak mengurangis rasa hormat, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang tersinggung atau tidak suka dengan tulisan ini. Kritik dan saran dibuka seluas-luasnya.

Anda sedang membaca artikel tentang salah siapa dan anda bisa menemukan artikel salah siapa ini dengan url https://pritasyalala.blogspot.com/2012/01/salah-siapa.html,anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel salah siapa ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link salah siapa sumbernya.

No comments:

Post a Comment